TERDEPAN.id, PEKANBARU-Pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru berpolemik dalam beberapa hari terakhir. Menghindari kegaduhan, Kejaksaan Negeri Pekanbaru lantas mengambil langkah cepat mempertemukan Dinas Perhubungan dan PT Datama.
Baca : Dimediasi Kejari Pekanbaru, Dishub dan PT Datama Duduk Semeja, Ini Hasilnya
Dalam pengelolaan parkir, Kejari Pekanbaru bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam perannya itu, Korps Adhyaksa akan mendampingi kegiatan tersebut.
“Kami sebagai pendamping mempunyai kewajiban untuk membantu Pemerintah Kota Pekanbaru ini. Artinya, sesuai dengan arahan Presiden, jangan buat gaduh,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru, Ridwan Dahniel, usai pertemuan di Kantor Kejari Pekanbaru, Selasa (2/3) petang.
Baca : Tetap Kelola Parkir di Pekanbaru, PT Datama dan Dishub Bakal Koordinasi Kembali
“Bagaimana caranya supaya tidak gaduh? Ya, kita lakukan pertemuan ini,” sambung dia
Dari pertemuan itu, kata Ridwan, telah didapat kata sepakat. Persoalan di kedua belah pihak akan diselesaikan pada pekan depan.
Baca : Polemik Pengelolaan Parkir, JPN : Belum Ada Pemutusan Kontrak
“Akhirnya dapatlah kesepakatan. Endingnya nanti minggu depan la. Namun pada saat ini, tetap PT Datama melakukan pemungutan pengelolaan parkir,” tegas Ridwan Dahniel.
Terkait polemik ini, sejumlah pihak angkat bicara. Terutama di kalangan DPRD Kota Pekanbaru.
Terkait hal ini, Kepala Dishub Pekanbaru, Yuliarso, memberikan tanggapannya. ”
“Sekarang ini kan namanya kawan-kawan di pihak manapun boleh berkomentar. Tapi intinya kami masih berpedoman pada kontrak yang ada,” kata Yuliarso.
Menurut dia, PT Datama sebagai pihak ketiga yang mengelola perparkiran sudah menunjukkan prestasi yang cukup baik.
“Target Januari sudah tercapai, boleh dilihat. Lebih kurang hampir Rp900 juta. Ini jadi pertimbangan. Tinggal Februari kita evaluasi. Ada kekurangan, tentu ada cara untuk diselesaikan oleh pihak Datama,” pungkas Yuliarso.
Penulis : Dodi Ferdian
