TERDEPAN.id, PEKANBARU-Pembangunan infrastruktur Provinsi Riau, perlu ada peningkatan dari berbagai dinas instansi, dan harus ada lompatan mindset, Melihat kondisi Riau sekarang ini. Untuk itulah Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) bersama Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau membahas bersama untuk pembangunan Riau kedepan.
Hal ini di katakan Ketua FKPMR Dr. drh. H. Chaidir, MM dalam acara silaturahmi bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau di RM. Pondok Patin, Jl. Kharuddin Nasution, Sabtu (27/2). Chaidir dalam pandangan nya mengatakan untuk saat ini FKPMR sebagaiman peran dan tujuan pendiriannya di tahun awal reformasi lalu.
FKPMR terus memberikan saran berupa konsepsi pemikiran untuk pembangunan Riau ke seluruh instansi Pemerintah Riau. Untuk tahun 2021, silaturrahim dan dialoq FKPMR bersama Dinas PUPRPKPP Riau ini merupakan program dialoq yg pertama, setelah ini akan dilanjutkan dialoq dengan Dinas/instansi yang lain.
“Silaturahmi ini merupakan program kita dalam memonitor pembangunan bagi masyarakat Riau, nanti nya kita akan undang lagi beberapa instansi untuk bersilaturahmi bersama kita,” ujar Chaidir.
Mantan Ketua DPRD Riau ini, menjelaskan, pihaknya memanggil pertama dinas PUPRPKPP Riau, setelah melihat kondisi saat ini dalam pembangunan Riau masih banyak kurang siap, seperti infrastruktur di beberapa bidang. Dimana masih banyak jalan Provinsi yang masih banyak dalam keadaan rusak, apakah karena kondisi dana anggaran berkurang.
“Masih banyak lagi hal-hal kurang dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah Riau ini, ya itu dapat kita perhatikan secara bersama-sama. Kita berharap dengan dibangun nya silaturahmi ini dapat membantu pembangunan Riau kedepan, dan kita menginginkan PUPRPKPP Riau ini bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau,” kata Ketua FKPMR.
Dari pembahasan FKPMR dan Kadis PUPR PKPP, dari beberapa tokoh FKPMR, ada lompatan cara berpikir dalam merencanakan pembangunan Riau, harus dapat menghitung berapa jumlah anggaran yg diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur dengan maksimum input (kualitas optimal) di Riau ini secara keseluruhan.
“Selanjutnya, dibuatkan berapa tahun target-target pencapaiannya, sehingga pembangunan di Riau ini tuntas, terencana dan terarah, tidak sekedar tambal sulam, mengulang dari tahun ke tahun, seolah tidak ada peningkatan.
Untuk transportasi komoditi perkebunan dan kehutanan, dimintakan ke perusahaan-perusahaan agar membangun jalan khusus dari dana CD/CSR, tidak menggunakan jalan publik, sehingga kerusakan jalan dapat diminimalisir, dan dana perbaikan jalan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain yang langsung menyentuh pada peningkatan perekonomian rakyat.
FKPMR juga meminta agar pembangunan di Riau untuk tunak menerapkan Nilai-nilai dan Norma Melayu Riau, misalnya terkait dengan pembangunan Al-Qur’an Centre, tidak tepat jika dibangun lokasi Bandar Serai (purna MTQ), saat ini di lokasi ini menjadi pusat aktivitas seni dan budaya, sehingga justru akan mencederai dan bertentangan dengan Nilai Religi dan Philosofi Qur’an tersebut.
“Sebaiknya dibangun di eks Kolam Renang Kalinjuhang di Kompleks Masjid Raya An-Nur, ini akan selaras dengan fungsi Masjid Raya An-Nur sebagai Islamic Centre atau lokasi khusus lain, masih banyak lahan pemprov Riau yg dapat digunakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M Taufiq OH, menjelaskan permasalahan mendasar dalam pembangunan infrastruktur di Riau, yakni kontur tanah yang sebagian besar terdiri dari lahan gambut, sehingga perlu penanganan khusus, teknologi yg khusus juga dan dana yg besar. Dinas PUPRPKPP Riau berupaya untuk selalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena itu nanti nya akan meningkat perekonomian suatu daerah.
“Dari perhitungan Dinas PUPRPKPP Riau, anggaran pembangunan inftastruktur kita paling tidak membutuhkan dana sekitar 15 Trillun, sedangkan untuk sekarang ini kita hanya mendapatkan 1,1 Trillun. Arti nya kita tidak bisa melakukan lompatan-lompatan untuk pembangunan infrastruktur jalan,” kata Taufik.
“Kita juga berupaya untuk seperti yang dilakukan oleh pusat terhadap Kabupaten Pelalawan, dimana kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola peminjaman selama 15 tahun yang akan dibayar oleh pihak Pemerintah,” tambahnya.
Dijelaskan Taufik, tahun lalu Pemprov sudah berupaya untuk melakukan program ke Menteri Keuangan RI, yakni melakukan pinjaman dengan tanpa bunga, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang berskala prioritas.
“Namun tahun lalu kita tidak bisa mendapatkan nya, akan tetapi kita akan mencoba mengusulkan untuk tahun ini melakukan berupa pinjaman Kementerian Keuangan RI. Kita berharap mudah-mudahan tahun ini bisa kita mendapatkan nya, karena kita sangat membutuhkan perbaikan jalan-jalan skala prioritas,” jelasnya.
Dan silaturahmi tersebut, dihadiri beberapa pengurus FKPMR Dr.drh.H.Chaidir,MM, Ketua Umum, Hj. Azlaini Agus, SH, MH, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Drs. H. Endang Sukarelawan, SH, Bendahara Umum H.M. Yunus, Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Herwan, dan jajaran pengurus FKPMR serta dari Dinas PUPRPKPP Riau.
Reporter: Nurmadi
