TERDEPAN.id, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru geram melihat terbengkalainya proyek pembangunan Pasar Induk, pengerjaan yang seharusnya selesai dalam kurun waktu dua tahun itu kini tanpa kabar entah kapan dikerjakan kembali.
Pasar Induk ini digadang-gadangkan oleh Walikota Pekanbaru Firdaus untuk menjadi central grosiran bahan pokok terbesar di Pekanbaru dikerjakan oleh PT Agung Rafa Bonai (ARB) sejak tahun 2016 silam.
“Meskipun mereka (PT ARB) terus membayar royalti, yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar royalti. Tapi yang harus diterima adalah manfaat Pasar Induk ini, sekarang gak ada Pasar Induk jadi sekarang pasar-pasar yang ada menjadi tidak beraturan. Apalagi pembangunan Pasar Cik Puan juga sampai saat ini tidak ada kejelasan,” sebut anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Selasa (23/2).
Menurut Politisi PAN ini, seharusnya Pemko Pekanbaru membuat target-target pengerjaan pembangunan pasar seperti pembangunan Pasar Cik Puan yang dinilai merusak wajah kota Pekanbaru. Roni mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemko Pekanbaru terkesan cuek dengan permasalahan pembangunan pasar ini, dimana seharusnya pihak Pemko sudah memberikan sanksi kepada PT ARB yang tidak selesai melakukan pembangunan.
“Penalty inilah yang harus dikenakan, meskipun dia tetap bayar bisa saja kita memutuskan kontrak. Pemutusan kontrak tentu dengan cara melakukan kajian terlebih dahulu dan harus mencari pihak yang mau melanjutkan pembangunan,” tegasnya.
Hal yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Fathullah, dia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menindaklanjuti PT Agung Rafa Bonai (ARB) selaku pihak pengembang yang membangun pasar induk. Pasalnya, saat ini pembangunan pasar mengalami pemberhentian operasional.
“Kita minta Pemko untuk betul-betul tegas. Karena ini sudah terlalu lama, jadi ini membuat mubazir. PT ARB juga sangat rugi karena jika pasar ini tidak selesai, duitnya ya terbenam disitu aja. Jadi, Pemko Pekanbaru harus mengambil solusi bagaimana melanjutkan pasar induk ini,” kata Fathullah.
Fathullah menilai PT ARB telah kewalahan membangun pasar induk karena adanya masalah anggaran. “Kalau seperti ini Pemko menunjuk orang yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan maka berarti ini salah, harus kita tinjau ulang,” terangnya.
Menurut Fathullah, pasar induk akan menjadi central grosiran bahan pokok terbesar di Kota Pekanbaru. Tak hayal, pasar tersebut sangat dibutuhkan oleh pedagang-pedagang yang ada di Kota Pekanbaru.
“Semua barang-barang masuk seperti sayur-mayur, beras dan semua bahan pokok lainnya ini masuknya harus melalui pasar induk. Selain itu, pasar ini juga menjadi sumber pajak yang bisa menggenjot PAD Kota Pekanbaru,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini meminta Pemko Pekanbaru untuk mengevaluasi PT ARB terkait kelanjutan pembangunan pasar induk. “Sanggup tidak mereka (ARB) mengerjakan? Kalau mereka tidak sanggup, ya kita alihkan dengan perusahaan yang sanggup melanjutkan pembangunan pasar induk ini,” tegasnya.
