TERDEPAN.id, PEKANBARU – Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dinilai memiliki semangat untuk memangkas berbagai regulasi penghambat investasi. Hal itu sejalan dengan cita-cita dan harapan yang diusung sejak era reformasi.
“Sejak dulu kita memang mengharapkan adanya reformasi birokrasi, reformasi perundang-undangan, dan upaya deregulasi,” ujar Ekonom Edyanus Herman Halim dalam webinar bertajuk RUU Cipta Kerja, Solusi Pulihkan Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi, Kamis (27/8).
“Adanya RUU Cipta Kerja ini membuat kita berharap ribuan regulasi terkait investasi ini bisa dihilangkan,” sambung akademisi dari Universitas Riau itu.
Dia melihat perdebatan mengenai RUU Cipta Kerja harus dikembalikan pada tujuan besar diciptakannya dasar hukum ini. Upaya menarik investasi dan mendorong perekonomian yang berkualitas adalah dua hal besar yang jadi cita-cita RUU ini.
“Jangan diisi dengan kesan-kesan politisasi pihak tertentu atau pada tujuan politik tertentu. Fokus pada tujuan utama dari RUU ini yang memang untuk mendorong perekonomian dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkualitas,” kata dia.
Terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi pro kontra, Edyanus melihat bahwa ada upaya dari pemerintah dan DPR untuk memfasilitasi kebutuhan serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Proteksi tenaga kerja juga penting untuk mendapat perhatian. Bagaimanapun, peningkatan investasi harus sejalan dengan kesejahteraan para pekerja.
“Saya melihat pemerintah dan DPR membuka pembahasan dengan pihak terkait soal proteksi tenaga kerja. Tapi, proteksi ini jangan sampai menyebabkan interest dari para investor juga berkurang,” pungkas Edyanus.(rls)
Penulis : Dodi Ferdian
