TERDEPAN.id, PEKANBARU-Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru membenarkan adanya surat pemutusan kontrak dengan PT Datama terkait pengelolaan perparkiran di kota tersebut. Namun keputusan itu dianulir, mengingat kedua belah pihak akan kembali duduk bersama guna membahas hak dan kewajiban masing-masing.
Surat itu beredar di publik pada Minggu (28/2) kemarin. “Surat itu benar, namun pada hari itu juga kami mendapatkan respon dari yang bersangkutan (PT Datama,red),” ujar Kepala Dishub Pekanbaru, Yuliarso, Senin (1/3).
BACA : Polemik Pengelolaan Parkir, JPN : Belum Ada Pemutusan Kontrak
Dari tanggapan pihak ketiga itu, Dishub memastikan pemutusan kontrak itu urung dilakukan. Kedua belah pihak akan kembali berkoodinasi.
“Sehingga terhadap persoalan ini sedang dilakukan koordinasi kembali sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk langkah-langkah selanjutnya. Hal ini juga sedang kami mintakan pendapat dan pendampingan tim JPN (Jaksa Pengacara Negara,red),” jelas dia.
Diungkapkan Yuliarso, semua ada kronologis dan sebab akibat. Namun saat ini belum bisa disampaikan secara rinci.
“Tunggu hasil rapat koordinasi berikutnya karena kami juga ingin semuanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas dia.
Penulis : Dodi Ferdian
