TERDEPAN.id, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru meminta masyarakat agar melaporkan jika adanya pungutan uang kebersihan dan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru di luar ketentuan yang berlaku. Apalagi pungutan itu berada dalam zona pengangkutan sampah yang dikelola oleh pihak ketiga.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, jika hal itu terjadi, sudah dipastikan melanggar aturan. Kendati begitu, perlu dilakukan penegasan apakah pungutan liar atau pungutan berdasarkan swadaya masyarakat.
“Dipastikan dulu, apakah ini (pungli, red) swadaya dari RT/RW atau bagaimananya? Bisa saja kan? Nyumbang secara swadaya untuk sewa mobil angkut sampah yang bersifat sementara, silakan saja,” ujar Azwendi, Kamis (21/1).
Berbeda cerita jika pungli itu terjadi di zona yang dikelola oleh pihak ketiga. Apalagi pungutan itu beraroma pemaksaan.
“Ada dua versi ya. Ada zona yang dikelola pihak ketiga dan ada zona yang swadaya. Nah, kalau ini (pungli,red) terjadi di zona pihak ketiga, ya laporkan saja,” tegas politisi asal Partai Demokrat itu.
Adanya dugaan pungli dalam pengangkutan sampah, saat ini sudah dilirik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Pengusutan yang dilakukan oleh Seksi Intelijen itu sudah dalam tahapan pengumpulan data (puldata).
Pengusutan dugaan pungli itu terjadi di Kecamatan Tenayan Raya. Namun, tidak tertutup kemungkinan pengusutan akan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
Dalam laporan yang diterima Korps Adhyaksa itu, disinyalir ada keterlibatan oknum pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru dalam melakukan pengumpulan retribusi yang jumlahnya di luar ketentuan.
Menindak lanjuti laporan itu, pihaknya berencana akan mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi. Saat ini, katanya, tim masih mengumpulkan data-data terkait, guna kepentingan pengusutan lebih lanjut.
Penulis : Akmal
Editor : Dodi Ferdian
