Dwikorita Nilai BMKG Lebih Tepat Melebur Bersama PVMBG Ketimbang Badan Geologi

Wacana perampingan dan integrasi lembaga pemantau kebencanaan kembali mengemuka seiring dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan instansi teknis terkait kebumian. Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, memberikan pandangan strategis terkait rencana peleburan BMKG dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, penggabungan akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran apabila difokuskan secara spesifik antara BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Pertimbangan Operasional dan Mitigasi Bencana Spesifik

Dwikorita memaparkan bahwa ruang lingkup Badan Geologi sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan kedaruratan bencana alam, seperti eksplorasi mineral, pemetaan air tanah, serta tata kelola sumber daya geologi murni. Di sisi lain, BMKG memiliki fungsi vital dalam sistem peringatan dini (early warning system) yang memerlukan respons cepat dalam hitungan detik.

"Fokus integrasi semestinya dititikberatkan pada aspek mitigasi bencana yang memerlukan kecepatan koordinasi. Integrasi antara BMKG dan PVMBG jauh lebih linier karena keduanya sama-sama menjalankan tugas operasional keselamatan masyarakat dari ancaman gempa, tsunami, serta erupsi gunung api," ungkap Dwikorita.

Kebutuhan integrasi operasional antara BMKG dan PVMBG menjadi sangat krusial mengingat karakteristik Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Sering kali fenomena geologi dan meteorologi saling bertaut, seperti kasus tsunami yang dipicu oleh aktivitas vulkanik atau longsoran bawah laut.

Kronologi dan Dinamika Wacana Integrasi Lembaga

Penyatuan sistem pemantauan kebencanaan ini melewati beberapa catatan penting dalam koordinasi lintas sektor:

1. Inisiasi Restrukturisasi Kebijakan: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penguatan efisiensi birokrasi dan peningkatan keandalan data kebencanaan nasional melalui penggabungan BMKG dan Badan Geologi.
2. Evaluasi Beban Kerja Teknis: Kalangan pakar dan praktisi kebencanaan menilai perlunya pemilahan mandat agar fungsi mitigasi bencana tidak terhambat oleh tugas pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang menjadi ranah Badan Geologi.
3. Penyelarasan Sistem Deteksi Dini: Kolaborasi teknologi pemantauan seismik BMKG dan sistem observasi deformasi vulkanik PVMBG diproyeksikan dapat mempercepat diseminasi peringatan dini secara terpadu kepada masyarakat luas.

Manfaat Integrasi BMKG dan PVMBG bagi Keselamatan Publik

Jika peleburan terfokus pada PVMBG, sistem peringatan dini nasional dinilai akan mengalami peningkatan signifikan melalui sejumlah aspek unggulan:

• Penyatuan Sensor Multibencana: Penggabungan jaringan seismograf BMKG dengan instrumen pemantauan gunung api PVMBG guna menghasilkan analisis terintegrasi secara real-time.
• Efisiensi Diseminasi Informasi: Peniadaan tumpang-tindih informasi resmi ke publik saat terjadi fenomena simultan antara erupsi dan aktivitas seismik.
• Penguatan Sistem Peringatan Tsunami: Optimalisasi deteksi dini gelombang tsunami non-tektonik yang bersumber dari aktivitas vulkanik laut, seperti peristiwa Selat Sunda pada 2018 silam.

Langkah penataan kelembagaan ini diharapkan dapat menghasilkan struktur tata kelola mitigasi bencana yang ramping, responsif, dan berbasis sains demi meminimalkan potensi korban jiwa di masa depan.