WASHINGTON — 22 Negara Bagian Gugat Aturan Green Card Trump

Gelombang perlawanan hukum terhadap kebijakan imigrasi ketat pemerintah Amerika Serikat kembali memuncak. Koalisi besar yang terdiri dari 22 negara bagian bersama Distrik Columbia (Washington, D.C.) secara resmi mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal untuk memblokir aturan baru yang memperketat syarat perolehan green card (izin tinggal tetap) serta visa masuk bagi imigran.

Langkah hukum kolektif ini membidik Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) yang memperluas interpretasi kriteria public charge atau beban publik. Di bawah regulasi kontroversial tersebut, para imigran berpenghasilan rendah yang mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah dapat secara otomatis didiskualifikasi dari proses perolehan status hukum permanen di Negeri Paman Sam.

Langkah Hukum Menolak Aturan 'Beban Publik'

Gugatan yang dipelopori oleh para Jaksa Agung berhaluan Demokrat ini menilai bahwa pengetatan yang dilakukan oleh DHS telah melampaui batas kewenangan yang diamanatkan oleh Kongres AS. Aturan tersebut dinilai secara sepihak mengubah definisi klasik mengenai siapa yang dianggap sebagai beban bagi negara. Jika sebelumnya kriteria beban publik hanya berlaku bagi individu yang sepenuhnya menggantungkan hidup pada bantuan tunai pemerintah atau perawatan jangka panjang, aturan baru ini memperluas cakupannya secara drastis.

Dalam aturan teranyar, berbagai program bantuan non-tunai kini ikut dihitung sebagai faktor penghambat. Hal ini mencakup program bantuan pangan (SNAP), bantuan perumahan publik, serta layanan kesehatan Medicaid. Pemerintah daerah menilai perubahan aturan ini dipaksakan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang.

"Kebijakan ini memaksa keluarga imigran yang pekerja keras untuk membuat pilihan tragis antara menerima bantuan kesehatan dan pangan yang sangat mereka butuhkan atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan status hukum resmi," tegas perwakilan koalisi jaksa agung dalam berkas gugatan mereka.

Dampak Sosial dan Akses Layanan Dasar

Dampak dari pengetatan ini mulai dirasakan secara meluas oleh jutaan keluarga imigran di seluruh wilayah Amerika Serikat. Banyak warga imigran legal dilaporkan mulai menarik diri dari berbagai program bantuan sosial pemerintah karena ketakutan bahwa keikutsertaan mereka akan merusak peluang permohonan green card di masa depan. Ketakutan sistemik ini dinilai para penggugat justru akan memicu krisis kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan di tingkat lokal.

Berikut adalah perbandingan kriteria evaluasi kelayakan imigran sebelum dan sesudah berlakunya perluasan aturan public charge:

Eskalasi Politik dan Pergulatan di Pengadilan Federal

Gugatan massal dari 22 negara bagian ini mempertegas jurang pemisah politik yang semakin tajam antara pemerintah federal dan pemerintah daerah di Amerika Serikat terkait isu imigrasi. Negara-negara bagian besar seperti New York, California, dan Washington berargumen bahwa aturan baru ini akan merusak perekonomian daerah. Ketika imigran menolak akses layanan kesehatan preventif dan nutrisi dasar, dampak domino buruk berupa pembengkakan biaya darurat di rumah sakit daerah justru harus ditanggung oleh anggaran publik.

Pemerintah federal bergeming dengan menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang bermigrasi ke Amerika Serikat memiliki kemandirian finansial dan tidak membebankan para pembayar pajak. Namun, para pakar hukum dan organisasi kemanusiaan menilai kriteria ekonomi yang diterapkan bersifat diskriminatif terhadap imigran dari negara berkembang. Pertarungan hukum ini diperkirakan akan berlangsung panjang hingga tingkat Mahkamah Agung AS, membawa taruhan besar bagi masa depan integrasi imigran di Amerika Serikat.