Gelombang unjuk rasa menyikapi krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) kembali memuncak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa yang terdiri atas aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat mendatangi kantor regional PT Pertamina (Persero) guna menuntut pertanggungjawaban serta transparansi atas kelangkaan BBM yang telah memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama beberapa pekan terakhir.
Aksi yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut sempat diwarnai dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat keamanan di depan pintu gerbang utama. Akibat desakan massa yang menuntut pimpinan perusahaan keluar memberikan penjelasan langsung, pagar pengaman kantor sempat mengalami kerusakan dan sejumlah peserta aksi dilaporkan mengalami luka ringan sebelum situasi berhasil ditenangkan oleh koordinator lapangan.
Dialog Terbuka dan Desakan Transparansi Distribusi
Merespons eskalasi di lapangan, perwakilan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akhirnya menemui demonstran untuk membuka ruang mediasi. Dalam forum dialog tersebut, massa aksi menegaskan bahwa kelangkaan BBM jenis subsidi maupun penugasan telah melumpuhkan aktivitas ekonomi harian, khususnya bagi sektor transportasi publik, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami menuntut kepastian dan tindakan konkret. Masyarakat kecil menjadi korban antrean berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar dan pertalite. Jangan biarkan roda ekonomi daerah lumpuh akibat dugaan rantai pasok yang bermasalah atau kebocoran kuota," tegas salah seorang orator aksi dalam pernyataannya di hadapan perwakilan perusahaan.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa keterlambatan suplai di sejumlah titik dipengaruhi oleh kendala logistik dan lonjakan konsumsi musiman. Perusahaan menyatakan komitmen penuh untuk segera merealisasikan normalisasi distribusi dan menambah pasokan cadangan guna mengurai antrean di SPBU wilayah Makassar dan sekitarnya.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Pertamina terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat distribusi dan memastikan ketersediaan BBM di SPBU kembali stabil," ujar perwakilan Pertamina saat menemui massa aksi.
Komitmen Pengawasan dan Normalisasi Pasokan
Sebagai bentuk mitigasi jangka pendek dan menengah, manajemen menyepakati sejumlah poin evaluasi bersama perwakilan pengunjuk rasa. Penyaluran bahan bakar akan diperketat dengan melibatkan pengawasan terpadu guna meminimalisasi potensi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
| Aspek Tuntutan | Langkah Penanganan Pertamina |
|---|---|
| Normalisasi Pasokan | Penyaluran ekstra dan optimalisasi terminal BBM 24 jam |
| Pengawasan SPBU | Integrasi sistem digital QR code dan koordinasi penegakan hukum |
| Transparansi Kuota | Publikasi berkala realisasi dan alokasi BBM daerah |
Kelangkaan bahan bakar di kawasan Sulawesi Selatan dinilai para pemerhati kebijakan publik perlu ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir. Ketiadaan kepastian energi tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga berisiko memicu efek domino terhadap laju inflasi daerah jika tidak segera diselesaikan secara tuntas.
- Peningkatan Frekuensi Suplai: Menambah armada mobil tangki untuk mempercepat pengisian tangki pendam di SPBU berkategori padat kendaraan.
- Sanksi Tegas: Menindak SPBU yang terbukti melayani pembelian jeriken tanpa izin resmi atau bekerja sama dengan spekulan.
- Koordinasi Lintas Sektor: Membangun komunikasi intensif bersama pemerintah daerah guna memastikan kuota BBM subsidi terserap tepat sasaran.
Setelah penyampaian aspirasi dan penandatanganan nota kesepahaman komitmen bersama, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sembari menegaskan akan terus mengawal janji normalisasi distribusi tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Comments (0)