toni-kurniadi
MOROWALI — Ketimpangan infrastruktur pendidikan di kawasan kepulauan kembali menjadi sorotan tajam di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sebanyak 31 siswa berusia rata-rata 9 tahun di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tanjung Harapan, Kepulauan Sombori, terpaksa menjalani proses belajar mengajar tanpa ketersediaan ruang kelas yang layak. Kondisi memprihatinkan ini memicu reaksi keras dari Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Morowali yang mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengintervensi anggaran.
Kepulauan Sombori, yang selama ini dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Morowali, ternyata menyimpan ironi mendalam pada sektor pelayanan publik mendasar. Di tengah tingginya pendapatan daerah yang disokong oleh lompatan industri pengolahan nikel, akses sarana pendidikan bagi anak-anak di pulau terpencil justru masih jauh dari kata memadai. Terbatasnya fasilitas ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan risiko angka putus sekolah di wilayah pesisir.
Fraksi Perindo Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan
Melihat kondisi kritis yang dialami para siswa di MTs Tanjung Harapan, Fraksi Partai Perindo DPRD Morowali secara tegas meminta agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun berjalan memprioritaskan pemerataan pembangunan sarana pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Anggota fraksi menilai bahwa alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat pada wilayah daratan utama atau kawasan perkotaan saja.
"Sangat ironis ketika Morowali dikenal sebagai kawasan industri yang kaya, namun anak-anak kita di Kepulauan Sombori harus belajar tanpa ruang kelas yang layak. APBD-P harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, bukan sekadar berfokus pada proyek fisik di daratan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga pulau," tegas perwakilan Fraksi Perindo DPRD Morowali.
Analisis Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan Morowali
Berikut adalah gambaran komparatif mengenai kondisi fasilitas dan tantangan pendidikan antara wilayah daratan utama dengan kawasan Kepulauan Sombori di Kabupaten Morowali:
| Indikator Assessment | Wilayah Daratan / Pusat Industri | Wilayah Kepulauan (Sombori) |
|---|---|---|
| Ketersediaan Ruang Kelas | Permanen dan Memadai | Sangat Terbatas (31 Siswa Tanpa Kelas) |
| Akses Transportasi Siswa | Jalur Darat (Relatif Mudah) | Jalur Laut (Sangat Bergantung Cuaca) |
| Fokus Pembangunan Daerah | Tinggi (Sentra Perekonomian) | Membutuhkan Intervensi APBD-P Khusus |
Kronologi Demands dan Langkah Intervensi APBD-P
Untuk mengurai krisis fasilitas belajar ini, Fraksi Perindo mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengambil langkah-langkah strategis berbasis skala prioritas:
- Pengalokasian Anggaran Darurat: Memasukkan alokasi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk MTs Tanjung Harapan ke dalam dokumen penyusunan APBD-Perubahan tahun ini.
- Pendataan Ulang Sekolah Pesisir: Melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh bangunan dan fasilitas sekolah di gugusan Kepulauan Sombori untuk mengidentifikasi kerusakan mebeler dan fisik.
- Jaminan Akses Logistik Pembangunan: Memastikan kelancaran distribusi material bangunan ke kawasan kepulauan serta memberikan insentif pendukung bagi tenaga pengajar daerah terpencil.
Pentingnya Pemerataan Hak Pendidikan Pesisir
Kondisi 31 siswa yang harus menuntut ilmu di ruang serba terbatas ini memantik keprihatinan berbagai pihak. Menurut para pengamat kebijakan publik lokal, ketidaksetaraan fasilitas pendidikan di Morowali akan berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang jika tidak segera ditangani.
DPRD Morowali menegaskan bahwa APBD-P harus difungsikan sebagai instrumen korektif atas ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi. Pemerintah daerah diharapkan tidak tutup mata terhadap realitas yang dihadapi warga Kepulauan Sombori, demi memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak atas pendidikan yang layak dan setara.
Comments (0)