Pemerintah Hentikan Proyek Data Center BDx, Energi dan Air Jadi Sorotan

Bayangkan sebuah kota kecil yang tiba-tiba harus berbagi pasokan listrik dan air bersihnya dengan gedung raksasa berisi ribuan komputer yang menyala 24 jam nonstop. Itulah gambaran sederhana dari persoalan yang kini mencuat di sektor infrastruktur digital Indonesia. Pemerintah secara resmi menghentikan sementara proyek pembangunan data center milik BDx, sebuah operator pusat data berskala besar, setelah muncul kekhawatiran serius soal dampaknya terhadap kebutuhan energi dan air masyarakat sekitar. Keputusan ini menjadi penanda penting bahwa ekspansi ekonomi digital tidak bisa lagi berjalan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kepentingan warga.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pembangunan pusat data atau data center tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknologi dan investasi semata. Menurutnya, ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kehadiran fasilitas tersebut tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas listrik dan air bersih. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menyeimbangkan percepatan transformasi digital dengan perlindungan sumber daya alam yang semakin terbatas.

Mengapa Data Center Begitu Haus Energi dan Air

Bagi banyak orang, data center mungkin terdengar abstrak. Ibarat seperti sebuah perpustakaan raksasa yang tidak pernah tidur, di dalamnya tersimpan jutaan dokumen digital, mulai dari foto, video, transaksi perbankan, hingga data pemerintahan. Agar semua itu bisa diakses dalam hitungan milidetik, ribuan server atau peladen harus bekerja tanpa henti. Konsekuensinya, konsumsi listriknya luar biasa besar, setara dengan kebutuhan sebuah kawasan industri kecil.

Masalah tidak berhenti di listrik. Server yang bekerja terus-menerus menghasilkan panas tinggi, sehingga memerlukan sistem pendingin atau cooling system yang andal. Salah satu metode pendinginan yang populer adalah evaporative cooling, yaitu teknik mendinginkan udara dengan bantuan penguapan air. Metode ini memang efisien dari sisi teknis, tetapi menuntut pasokan air bersih dalam jumlah besar setiap harinya. Inilah titik di mana kepentingan industri digital bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

Menurut sejumlah penelitian internasional, sebuah fasilitas pusat data berukuran menengah dapat mengonsumsi jutaan liter air per tahun, tergantung pada teknologi pendingin yang dipakai. Angka ini menjadi perhatian serius, terutama jika lokasinya berada di daerah yang sudah mengalami tekanan ketersediaan air tanah. Karena itu, penghentian proyek BDx bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk kehati-hatian terhadap risiko jangka panjang.

“Pembangunan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak boleh ada teknologi yang tumbuh di atas kekeringan dan krisis energi masyarakat,” tegas Meutya Hafid dalam keterangan resminya.

Menimbang Ulang Ekosistem Digital yang Berkelanjutan

Langkah pemerintah ini sebenarnya mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap industri teknologi. Selama bertahun-tahun, kehadiran data center sering dianggap sebagai simbol kemajuan dan daya tarik investasi. Namun, semakin banyak negara mulai menyadari bahwa tanpa perencanaan matang, infrastruktur digital bisa menjadi beban lingkungan. Di beberapa wilayah di Eropa dan Asia Timur, pembangunan pusat data bahkan diwajibkan memakai energi terbarukan serta sistem pendingin hemat air sebelum mendapat izin operasi.

Indonesia sendiri tengah mendorong pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk melalui berbagai inisiatif pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) dan layanan publik digital. Semua layanan itu membutuhkan dukungan komputasi yang besar. Namun, pertumbuhan kebutuhan ini harus dibarengi dengan inovasi di bidang efisiensi energi. Beberapa pendekatan yang mulai dilirik antara lain pemanfaatan liquid cooling, pemanfaatan kembali panas buangan untuk pemanas ruangan, hingga penggunaan energi surya sebagai sumber listrik utama.

Penghentian sementara proyek BDx juga membuka ruang dialog antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Harapannya, evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada aspek teknis semata, tetapi juga mengukur dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan begitu, investasi di sektor deep tech atau teknologi mendalam tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Dampak bagi Industri dan Arah Kebijakan ke Depan

Keputusan ini tentu memunculkan pertanyaan besar: apakah iklim investasi data center di Indonesia akan terganggu? Sejumlah pengamat menilai justru sebaliknya. Aturan yang jelas dan tegas soal konsumsi energi serta air dapat menciptakan persaingan sehat, di mana hanya operator yang serius menerapkan teknologi ramah lingkungan yang bisa bertahan. Ini sejalan dengan tren global menuju green data center, sebuah konsep pusat data yang meminimalkan jejak karbon dan limbah.

Pemerintah diperkirakan akan menyusun pedoman lebih rinci mengenai lokasi, kapasitas, dan teknologi pendingin yang diizinkan untuk proyek-proyek baru. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik kemungkinan menjadi syarat wajib, agar tidak ada lagi pembangunan yang terasa mendadak dan mengancam kebutuhan dasar warga. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda transformasi digital nasional.

Bagi pembaca awam, kasus ini memberi pelajaran berharga: teknologi canggih tidak pernah benar-benar lepas dari dunia nyata. Setiap byte data yang kita kirim dan terima memiliki jejak berupa listrik yang menyala dan air yang menguap. Karena itu, pertanyaan bukan lagi apakah kita butuh data center, melainkan bagaimana membangunnya dengan bijak. Keseimbangan antara inovasi, efisiensi, dan keadilan sosial inilah yang akan menentukan apakah disrupsi digital benar-benar membawa manfaat bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pihak.

Dengan menghentikan sementara proyek BDx, pemerintah mengirim pesan bahwa kemajuan tidak boleh mengabaikan air dan energi rakyat. Kini bola berada di tangan para pengembang untuk membuktikan bahwa teknologi bisa tumbuh tanpa merampas sumber daya yang menjadi hak bersama.