suwandi-tan
MEDAN — Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan secara bulat menyatakan persetujuan dan dukungan penuh terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kesepakatan politik ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan pada Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., dengan didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yakni Hj. Sri Rezeki, A.Md. dan H. Zulkarnaen, S.K.M. Agenda yang berfokus pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini turut dihadiri oleh jajaran anggota dewan lintas partai serta pejabat instansi terkait dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Merespons Dinamika Sosial yang Kian Kompleks
Pernyataan sikap dari seluruh fraksi menandai pentingnya reformasi regulasi di ranah kesejahteraan sosial. Regulasi daerah penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade tersebut dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan eskalasi tantangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakat Kota Medan saat ini. Kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan secara efektif.
Pimpinan dewan menegaskan bahwa penanganan masalah sosial tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional. Perubahan kondisi ekonomi pascapandemi, inflasi perkotaan, serta pergeseran pola ketenagakerjaan menuntut intervensi pemerintah yang jauh lebih responsif dan inovatif.
"Regulasi yang telah berumur lebih dari sepuluh tahun ini memerlukan penyempurnaan menyeluruh agar program penanggulangan kemiskinan berjalan adaptif, terintegrasi, dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," tegas pimpinan dewan dalam persidangan tersebut.
Poin Kunci dan Arah Pembaruan Perda
Dalam pemaparannya, fraksi-fraksi dewan menggarisbawahi beberapa substansi utama yang menjadi titik berat dalam proses perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 ini. Langkah revisi regulasi ini tidak sekadar bentuk formalitas hukum, melainkan menjadi basis yuridis bagi eksekutif untuk memperbarui strategi pengentasan kemiskinan di lapangan.
Adapun sejumlah poin krusial yang disoroti oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan meliputi:
- Validasi Data Penerima Manfaat: Pembaruan basis data terpadu secara kontinu agar bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran tanpa ada warga miskin yang terlewatkan.
- Integrasi Program Lintas Sektor: Penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyalurkan program bantuan ekonomi, akses pendidikan, dan jaminan kesehatan.
- Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan: Pergeseran fokus dari sekadar bantuan tunai langsung (karitatif) menuju pelatihan keterampilan mandiri dan pendampingan UMKM bagi keluarga prasejahtera.
- Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Pengetatan mekanisme kontrol terhadap efektivitas penyaluran anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Harapan Baru Bagi Kesejahteraan Masyarakat
Seluruh fraksi berharap dengan diprosesnya Ranperda ini, Pemko Medan memiliki landasan hukum yang jauh lebih kuat dan fleksibel untuk mengeksekusi berbagai program strategis penanggulangan kemiskinan. Tantangan perkotaan yang semakin kompleks membutuhkan akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah secara bermartabat.
Proses pembahasan selanjutnya akan memasuki tahap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami pasal demi pasal bersama pihak eksekutif. DPRD Kota Medan berkomitmen untuk mengawal Ranperda ini hingga disahkan menjadi Perda final yang berpihak penuh pada kesejahteraan rakyat.
Comments (0)