MANILA — Tiga Mantan Hakim Agung Nilai Batas Pemakzulan Duterte Fleksibel

Proses peradilan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kian memanas setelah majelis Senat mendengarkan keterangan para pakar hukum terkemuka. Sebanyak tiga dari empat mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Filipina yang diundang sebagai amici curiae (sahabat pengadilan) sepakat bahwa batas minimal perolehan suara untuk memvonis bersalah pejabat yang dimakzulkan tidak secara otomatis terpaku pada angka 16 suara.

Keterangan ini disampaikan dalam sidang dengar pendapat di Manila pada Rabu waktu setempat, di mana para pakar memberikan pandangan konstitusional mengenai ambang batas dua pertiga suara Senat yang selama ini menjadi perdebatan sengit antarfraksi.

Kronologi Sidang dan Penjelasan Amici Curiae

Guna memperoleh kejelasan interpretasi hukum konstitusi terkait mekanisme pemungutan suara, Senat Filipina menggelar rangkaian sidang khusus dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan Sesi Khusus Senat: Pimpinan sidang mengundang empat mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Filipina untuk mengkaji ketentuan Pasal XI Konstitusi 1987 mengenai pemakzulan.
2. Pemaparan Pandangan Mayoritas: Tiga mantan hakim agung memaparkan analisis hukum bahwa dasar penghitungan dua pertiga suara harus merujuk pada jumlah anggota Senat yang sah dan aktif menjabat, bukan kuota statuter absolut sebanyak 24 kursi.
3. Penyampaian Pendapat Berbeda: Satu mantan hakim agung lainnya mempertahankan argumen bahwa angka 16 suara bersifat mutlak karena merujuk pada total kapasitas keseluruhan Senat Filipina.

Tafsir Konstitusi: Total Anggota Statuter versus Anggota Aktif

Dalam aturan ketatanegaraan Filipina, vonis pemakzulan memerlukan persetujuan dari dua pertiga dari seluruh anggota Senat. Jika Senat beroperasi dengan kekuatan penuh sebanyak 24 senator, maka dua pertiga bernilai tepat 16 suara. Kendati demikian, persoalan muncul apabila terjadi kekosongan kursi, penahanan, atau pengunduran diri anggota.

"Penafsiran terhadap frasa 'seluruh anggota' harus mempertimbangkan realitas keanggotaan aktif yang memiliki hak suara secara sah. Batas ambang tidak boleh menjadi penghalang keadilan konstitusional ketika komposisi Senat mengalami pengurangan legal," demikian inti pandangan mayoritas amici curiae.

Mayoritas mantan hakim berpendapat bahwa jika jumlah senator aktif berkurang—misalnya menjadi 23 orang karena ada anggota yang memangku jabatan lain atau berhalangan tetap—maka ambang batas dua pertiga harus dihitung dari basis jumlah riil tersebut.

Implikasi Yuridis bagi Posisi Wakil Presiden Sara Duterte

Pendapat dari mayoritas sahabat pengadilan ini membawa konsekuensi politik dan hukum yang signifikan terhadap kelanjutan persidangan Sara Duterte:

• Menurunkan Beban Pembuktian Penuntut: Apabila Senat menetapkan ambang batas dinamis berdasarkan anggota aktif, pihak penuntut berpotensi membutuhkan suara lebih sedikit dari angka standar 16 untuk menjatuhkan putusan bersalah.
• Keputusan Akhir di Tangan Senat: Kendati mendapat masukan dari pakar yudisial, Senat yang bertindak sebagai Mahkamah Pemakzulan tetap memiliki diskresi penuh untuk menentukan aturan internal pemungutan suara.
• Potensi Gugatan Lanjutan: Keputusan mengenai formula suara ini diperkirakan dapat memicu sengketa lanjutan ke Mahkamah Agung jika kubu pembela menilai prosedur yang diterapkan bertentangan dengan tradisi konstitusi.