Inggris dan Argentina Pernah Sepakat Selesaikan Sengketa Kedaulatan Malvinas

Catatan sejarah diplomasi internasional kembali menyoroti babak penting terkait sengketa Kepulauan Malvinas (Falkland) antara Argentina dan Inggris. Fakta historis pada periode 1966 hingga 1968 membuktikan bahwa kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street pernah memandang transfer kedaulatan kepada Argentina sebagai langkah yang tepat dan memungkinkan, dengan tetap menjamin kepentingan serta kesejahteraan para penduduk pulau tersebut.

Langkah diplomasi yang progresif ini menjadi bagian penting dalam memori sejarah Partai Buruh Inggris. Keterbukaan London untuk menegosiasikan status kepemilikan kepulauan di Samudra Atlantik Selatan tersebut berakar dari komitmen diplomatik pasca-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan dekade 1960-an.

Kronologi Diplomasi Malvinas 1965–1968

Proses negosiasi formal kedua negara berlangsung secara terstruktur dan menghasilkan sejumlah capaian penting dalam kurun waktu tiga tahun:

1. Desember 1965: Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2065 (XX) tanpa suara penolakan. Resolusi ini secara resmi mengakui adanya sengketa kedaulatan atas Kepulauan Malvinas dan mengundang Argentina serta Inggris untuk berunding guna mencari solusi damai.
2. Awal 1966: Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Harold Wilson dari Partai Buruh, pembicaraan bilateral antara London dan Buenos Aires resmi dimulai guna menindaklanjuti mandat PBB.
3. Periode 1967–1968: Pembicaraan bilateral mengalami kemajuan signifikan hingga secara eksplisit memasukkan klausul pengalihan kedaulatan kepulauan ke dalam agenda perundingan resmi.
4. Maret 1968: Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Inggris, Lord Chalfont, memberikan penjelasan di hadapan Parlemen Inggris bahwa tujuan perundingan adalah mengakhiri sengketa secara permanen dengan Argentina.
5. Agustus 1968: Kedua negara memformalisasikan kesepahaman melalui dokumen Memorandum of Understanding (MoU) atas inisiatif pihak Inggris.

Isi Nota Kesepahaman dan Semangat Negosiasi 1968

Memorandum of Understanding yang disepakati pada Agustus 1968 mencatat bahwa perundingan bilateral berjalan dalam suasana persahabatan dan semangat kerja sama yang tinggi. Dokumen tersebut dirancang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Resolusi 2065 (XX).

"Tujuan utama perundingan bilateral ini adalah mengakhiri kontroversi berkepanjangan serta merumuskan langkah praktis demi menjamin kebebasan komunikasi dan mobilitas penduduk antara daratan Amerika Selatan dan Kepulauan Malvinas," tulis laporan diplomatik resmi pemerintah Inggris pada masa itu.

Poin strategis lain dalam kesepakatan tersebut mencakup kesiapan London untuk mengakui kedaulatan Argentina atas kepulauan, dengan syarat kepatuhan penuh terhadap ketentuan bahwa kepentingan penduduk pulau (islanders) tetap terlindungi dan dihormati.

Relevansi Sejarah bagi Hubungan Bilateral

Dokumen sejarah ini menegaskan bahwa penyerahan kedaulatan bukanlah hal yang mustahil dalam kebijakan luar negeri Inggris. Fakta bahwa pembicaraan intensif pernah berjalan hingga tahap draf kesepakatan membuktikan bahwa penyelesaian sengketa Malvinas secara damai dan bermartabat memiliki landasan historis yang kuat.

Kini, catatan perundingan 1966–1968 tetap menjadi rujukan utama bagi diplomasi Argentina dalam menuntut dibukanya kembali meja perundingan bilateral, seraya mengingatkan komunitas internasional akan iktikad baik yang pernah dirintis kedua negara di masa lalu.