toni-kurniadi
Di jantung distrik keuangan London, pemisahan tegas antara kebijakan moneter dan fiskal Inggris yang telah bertahan selama lebih dari seperempat abad kini berada di ambang keruntuhan. Ketika Partai Buruh memberikan independensi kepada Bank of England (BoE) pada tahun 1997, pembagian tugasnya sangat jelas: bank sentral di Threadneedle Street bertugas menetapkan suku bunga, sementara Kementerian Keuangan (Treasury) di Whitehall mengelola pajak serta pengeluaran publik. Namun, kesepakatan konstitusional tersebut kini terguncang setelah BoE secara diam-diam mengungkap potensi beban kerugian dari kebijakan pengetatan kuantitatif (quantitative tightening/QT) yang diperkirakan mencapai 120 miliar poundsterling (sekitar Rp2.440 triliun) dan harus ditanggung penuh oleh kas negara.
Skema penjaminan kerugian ini memaksa jajaran menteri bertanggung jawab atas dampak finansial berskala raksasa dari keputusan yang sebenarnya tidak bisa mereka kontrol secara langsung. Pada tahun lalu saja, pemerintah Inggris telah mentransfer dana penjaminan sebesar 17 miliar poundsterling kepada BoE untuk menutup kerugian operasional penjualan obligasi. Nilai fantastis ini secara signifikan jauh lebih besar dibandingkan total anggaran tahunan Kementerian Kehakiman Inggris, yang saat ini sedang berjuang keras menghadapi krisis kapasitas penjara yang amat krusial.
Dilema Kebijakan Moneter dan Kebocoran Anggaran Negara
Awal dari krisis fiskal-moneter ini berakar dari berbagai krisis global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk krisis keuangan 2008, pandemi Covid-19, hingga ketegangan geopolitik. Demi menopang perekonomian yang terpuruk saat itu, BoE membeli obligasi pemerintah secara masif melalui program kelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE). Namun, ketika inflasi membumbung tinggi dan bank sentral berbalik arah menerapkan QT dengan menjual kembali obligasi tersebut pada harga diskon di tengah suku bunga tinggi, jurang kerugian keuangan negara pun terbuka lebar.
Kerangka regulasi saat ini mewajibkan Treasury untuk memberikan jaminan ganti rugi penuh atas setiap kerugian yang dialami BoE dalam aktivitas QT tersebut. Dampaknya, alokasi anggaran belanja publik yang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan justru tersedot demi menutupi defisit neraca keuangan bank sentral.
| Alokasi / Beban Keuangan | Estimasi Nilai (Poundsterling) | Dampak terhadap Anggaran Publik |
|---|---|---|
| Total Potensi Biaya QT BoE | £120 Miliar | Beban utang jangka panjang kas negara |
| Pembayaran Penjaminan (Tahun Lalu) | £17 Miliar | Memangkas ruang fiskal kementerian teknis |
| Anggaran Kementerian Kehakiman | < £17 Miliar | Terancam krisis operasional dan pemangkasan |
"Kemerdekaan bank sentral awalnya dirancang untuk situasi di mana keputusan moneter hanya memiliki efek fiskal tidak langsung. Namun, ketika skema pengetatan kuantitatif secara langsung menguras puluhan miliar poundsterling dari anggaran publik, kita sedang menyaksikan kekuasaan besar tanpa akuntabilitas politik yang jelas," tegas seorang pengamat ekonomi senior di London.
Desakan Reformasi dan Penghentian Penjaminan Otomatis
Melihat besarnya dampak distorsi ini, sejumlah pengamat dan mantan pejabat senior bank sentral mulai mendesak agar kebijakan QT segera ditinjau ulang secara mendalam. Pemerintah Inggris didesak untuk menghentikan kebijakan penjaminan otomatis atas kerugian yang dialami BoE. Kebijakan menanggung kerugian yang tidak berdasar ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana pembayar pajak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Kondisi ini meletakkan Kementerian Keuangan Inggris dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga independensi kredibilitas moneter BoE dalam mengendalikan inflasi. Di sisi lain, menteri keuangan harus menanggung konsekuensi politik dan tekanan publik akibat pemangkasan anggaran belanja negara demi membayar tagihan BoE. Tanpa adanya reformasi regulasi yang jelas, batas antara kebijakan moneter dan fiskal akan terus kabur serta memicu krisis akuntabilitas yang lebih luas.
Banyak pihak menilai bahwa kewenangan mutlak BoE dalam menentukan volume dan kecepatan penjualan obligasi tanpa mempertimbangkan dampak beban fiskal negara merupakan sebuah ketimpangan. "Masyarakat Inggris berhak mendapatkan transparansi penuh atas setiap poundsterling yang dikeluarkan, terutama ketika layanan publik dasar mengalami kemunduran," menjadi seruan utama yang kini menggema di Gedung Parlemen.
Pemisahan kebijakan moneter dan fiskal di Inggris terancam runtuh setelah Bank of England (BoE) membukukan potensi kerugian fantastis akibat penjualan obligasi (QT). Key Highlights: - Potensi beban biaya ke Treasury mencapai £120 miliar. - Tahun lalu, pemerintah Inggris sudah membayar £17 miliar untuk menutup kerugian BoE. - Anggaran pembayaran kerugian BoE melebihi total anggaran tahunan Kementerian Kehakiman Inggris. - Kritikus menuntut penghentian skema penjaminan otomatis kerugian bank sentral oleh pembayar pajak.
Comments (0)