Hanura Minta Menkeu Suahasil Nazara Tuntaskan Masalah Dana Daerah

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menaruh harapan besar terhadap jajaran kepemimpinan Kementerian Keuangan di bawah komando Suahasil Nazara. Hanura secara tegas meminta bendahara negara tersebut segera merumuskan langkah taktis serta solusi konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan alokasi dan penyaluran dana transfer ke daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa tata kelola keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama terkait ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai memperlambat akselerasi pembangunan serta pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

"Kami berharap Menteri Keuangan yang baru, Bapak Suahasil Nazara, dapat memberikan gebrakan dan solusi fundamental terkait persoalan dana daerah. Daerah membutuhkan kepastian regulasi dan fleksibilitas fiskal agar program pembangunan dapat berjalan efektif," ujar Patrice Rio Capella di Jakarta.

Sorotan Ketimpangan Fiskal dan Ketergantungan Daerah

Dalam evaluasi internal yang dilakukan Partai Hanura, tercatat sejumlah kendala krusial yang terus berulang dalam dinamika hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian serius meliputi:

• Keterlambatan Penyaluran: Tersendatnya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kerap mengganggu siklus belanja operasional maupun modal di daerah.
• Skema Dana Bagi Hasil (DBH): Ketimpangan porsi pembagian hasil sumber daya alam yang dirasa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.
• Kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mayoritas pemerintah daerah masih memiliki basis PAD yang sangat rendah, sehingga rentan terhadap kontraksi anggaran jika terjadi pemotongan dana transfer pusat.

Langkah Strategis yang Diharapkan Partai Hanura

Guna mengatasi persoalan menahun tersebut, Partai Hanura mengusulkan beberapa tahapan akselerasi kebijakan fiskal yang perlu segera dieksekusi oleh Kementerian Keuangan:

1. Penyederhanaan Birokrasi Penyaluran: Memangkas rantai administrasi verifikasi yang dinilai terlalu birokratis sehingga anggaran transfer dapat terserap pada kuartal pertama tahun anggaran.
2. Penguatan Asistensi Pengelolaan Anggaran: Mengoptimalkan peran kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk mendampingi pemerintah daerah dalam merancang APBD yang produktif.
3. Formulasi Insentif Fiskal Berbasis Kinerja: Memberikan alokasi tambahan bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan efisiensi belanja aparatur.

Evaluasi Kebijakan dan Harapan Sinergi Pusat-Daerah

Rio Capella menegaskan bahwa momentum kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Harmonisasi antara kepentingan fiskal nasional dan kebutuhan riil masyarakat di pelosok harus menjadi prioritas utama demi mencegah kesenjangan antardaerah yang semakin melebar.

Dengan latar belakang Suahasil Nazara sebagai ekonom senior dan teknokrat berpengalaman di tubuh Kemenkeu, Hanura meyakini tantangan efisiensi belanja negara dan penguatan kemandirian fiskal daerah dapat diselesaikan secara terukur dan berkelanjutan.