Gelombang Aksi Pelajar SMA Prancis dan Kecaman Gubernur California

Prancis kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah ribuan pelajar sekolah menengah atas (SMA) turun ke jalan pada Rabu (7/10), menuntut perbaikan kondisi pendidikan yang mereka nilai semakin timpang. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin. Ia menandai babak baru ketegangan sosial di negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu motor kebijakan pendidikan publik di Eropa. Sementara itu, di sisi lain Atlantik, Gubernur California melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat terkait kebijakan yang dinilai mengancam otonomi pendidikan dan hak sipil. Dua peristiwa yang berbeda benua itu sama-sama menunjukkan satu hal: pendidikan kini menjadi arena kontestasi politik dan kebijakan yang panas.

Ibarat seperti ruang kelas yang atapnya mulai bocor, masalah pendidikan Prancis tidak muncul tiba-tiba. Ia menetes dari akumulasi kebijakan anggaran, ketimpangan akses, dan minimnya ruang partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Demonstrasi pelajar SMA pada 7 Oktober menjadi titik didih dari kekecewaan yang lama terpendam.

Mengapa Aksi Pelajar Prancis Penting bagi Dunia

Prancis memiliki tradisi panjang dalam menempatkan sekolah sebagai institusi republik. Ketika pelajar SMA merasa kondisi belajar mereka tidak layak, itu bukan hanya persoalan lokal. Sistem pendidikan Prancis menjadi rujukan banyak negara dalam hal kurikulum, ujian nasional, dan pendidikan kewarganegaraan. Guncangan di dalamnya bisa memicu diskusi global tentang bagaimana negara-negara lain memperlakukan siswa sebagai subjek, bukan objek kebijakan.

Beberapa isu yang mencuat dalam demonstrasi ini meliputi keterbatasan fasilitas, beban kurikulum yang dianggap tidak relevan, serta ketidakpastian prospek setelah lulus. Para pelajar menuntut ruang dialog yang lebih serius dengan pembuat kebijakan. Mereka tidak hanya menuntut tambahan anggaran, tetapi juga perubahan paradigma: dari sekadar mengejar nilai ujian menuju pembentukan kompetensi yang siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan sipil.

"Ini bukan soal malas belajar. Ini soal sistem yang membuat kami belajar tanpa arah," ujar seorang perwakilan pelajar dalam aksi damai tersebut, seperti dikutip media setempat.

Kecaman Gubernur California sebagai Sinyal Pergeseran Politik

Di Amerika Serikat, Gubernur California melayangkan kecaman tajam terhadap Presiden Trump. Meski konteksnya berbeda, esensi kritiknya menyentuh pendidikan: kebijakan federal yang dinilai mengabaikan kepentingan siswa, memperlebar jurang akses, dan mereduksi otonomi sekolah negeri. California, sebagai salah satu negara bagian dengan sistem pendidikan terbesar di AS, kerap menjadi barometer arah kebijakan pendidikan nasional.

Kecaman itu memperlihatkan bahwa pendidikan telah bergeser dari isu teknokratis menjadi isu ideologis. Ketika anggaran dialihkan, standar kurikulum diubah, atau hak-hak tertentu dibatasi, reaksi tidak lagi hanya datang dari serikat guru, tetapi juga dari kepala daerah dan bahkan pelajar. Fenomena ini sejalan dengan tren global: generasi muda semakin sadar bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik paling langsung memengaruhi masa depan mereka.

Perbandingan Dua Peristiwa: Kesamaan Pola

Meski berbeda konteks politik, demonstrasi pelajar Prancis dan kecaman Gubernur California menunjukkan pola serupa. Pertama, keduanya menolak kebijakan yang dianggap elitis dan tidak berpihak pada mayoritas. Kedua, keduanya menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam merancang masa depan pendidikan. Ketiga, keduanya memanfaatkan platform digital untuk mengorganisasi dan menyuarakan aspirasi.

Kedua peristiwa ini memberi pelajaran penting bagi Indonesia. Sistem pendidikan nasional kita juga menghadapi tantangan serupa: ketimpangan fasilitas antara kota dan daerah, relevansi kurikulum dengan dunia kerja, serta ruang partisipasi siswa yang masih terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, akumulasi kekecewaan bisa meledak dalam bentuk aksi massa atau sekadar apatisme yang sama-sama merugikan.

Implikasi bagi Indonesia dan Ekosistem Pendidikan Global

Teknologi sebenarnya bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Platform pembelajaran daring, sistem informasi sekolah, dan pemanfaatan machine learning (pembelajaran mesin) untuk memetakan kebutuhan siswa dapat membantu pembuat kebijakan mendengar suara pelajar secara lebih sistematis. Namun, implementasi teknologi tanpa perbaikan tata kelola hanya akan menghasilkan efisiensi semu.

Yang paling mendesak adalah membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif. Pelajar perlu dilibatkan dalam desain kebijakan, bukan hanya menjadi sasaran. Guru perlu didukung dengan pelatihan dan kesejahteraan yang layak. Pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas. Tanpa itu, inovasi apa pun akan rapuh.

Demonstrasi di Prancis dan kecaman di California adalah alarm. Keduanya mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar soal transfer ilmu, tetapi soal keadilan, martabat, dan masa depan bersama. Negara yang mengabaikan suara pelajarnya sedang menabung masalah untuk satu generasi ke depan. Indonesia punya peluang untuk belajar dari keduanya: membangun dialog sebelum demonstrasi, memperbaiki sistem sebelum kecaman.