Destry Damayanti Resmi Jadi Plt Gubernur BI, Ini Harapan Kadin

Perubahan di pucuk pimpinan Bank Indonesia kembali menjadi sorotan. Destry Damayanti resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Perry Warjiyo yang untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas. Langkah ini diyakini akan menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi bank sentral di tengah dinamika ekonomi global yang masih dipenuhi tantangan.

Kepastian transisi tersebut disambut baik oleh dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Ketua Umumnya, Anindya Bakrie, menyampaikan harapan agar momen pergantian sementara ini dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu koordinasi kebijakan moneter dengan sektor riil. Bakrie menekankan bahwa komunikasi yang erat antara bank sentral dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga optimisme pasar.

Latar Belakang Transisi

Transisi ini terjadi seiring dengan penunjukan Perry Warjiyo sebagai Ketua Umum Islamic Financial Services Board (IFSB) yang mengharuskan beliau menghadiri serangkaian agenda internasional penting. Untuk memastikan seluruh fungsi strategis bank sentral tetap berjalan optimal, Destry Damayanti yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior dipercaya memegang kendali sebagai Pelaksana Tugas. Mekanisme ini bukan kali pertama diterapkan; regulasi internal BI memungkinkan deputi gubernur senior mengambil alih ketika gubernur definitif berhalangan, sehingga kontinuitas pengambilan keputusan moneter tetap terjamin.

Selain faktor agenda global, penunjukkan Plt ini juga dilihat sebagai bentuk kepercayaan penuh terhadap kapasitas Destry yang telah mengemban jabatan strategis sejak 2019. Pasar keuangan praktis tidak menunjukkan gejolak berarti karena figur pengganti sudah dikenal luas memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pesan Kadin untuk Stabilitas Ekonomi

Menanggapi perkembangan ini, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di bank sentral, meski bersifat sementara, hendaknya menjadi momentum memperkuat sinergi antara otoritas moneter dan para pelaku usaha. “Kadin berharap koordinasi yang sudah terjalin baik selama ini terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (20/5). Bakrie menambahkan bahwa di tengah tekanan inflasi pangan global dan fluktuasi nilai tukar, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan suku bunga dan likuiditas.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang tengah digenjot BI, seperti QRIS dan BI-FAST, agar semakin inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kami yakin Plt Gubernur Destry mampu melanjutkan program tersebut dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas rupiah,” imbuhnya. Kadin, lanjut Bakrie, siap berkolaborasi dalam berbagai forum konsultasi kebijakan untuk memastikan suara pelaku usaha terakomodasi dalam setiap keputusan strategis BI.

Profil Singkat Destry Damayanti

Destry Damayanti bukan sosok asing di dunia perbankan dan keuangan. Sebelum diangkat menjadi Deputi Gubernur Senior BI pada Agustus 2020, ia pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2019–2020 dengan portofolio di bidang moneter, makroprudensial, dan internasional. Kariernya mencakup pengalaman di lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), di mana ia banyak terlibat dalam riset dan asistensi kebijakan untuk negara berkembang.

Gelar doktor di bidang ekonomi moneter dari Universitas Melbourne memberinya landasan akademis kuat, sementara perannya sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015–2019 memperkaya perspektifnya tentang stabilitas sistem keuangan secara terpadu. Rekam jejak ini membuat pelaku pasar memandang penunjukannya sebagai Plt bukan hanya prosedural, tetapi strategis.

Ekspektasi Pasar dan Stabilitas Rupiah

Sejak informasi transisi ini mencuat, nilai tukar rupiah di pasar spot bergerak relatif stabil di kisaran Rp15.650–Rp15.720 per dolar AS, menunjukkan bahwa investor melihat proses ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengganggu kredibilitas kebijakan moneter. Analis dari beberapa lembaga keuangan menilai Destry memiliki gaya komunikasi yang kalem namun tegas, sehingga efek psikologis terhadap ekspektasi inflasi tetap terjaga.

Dalam setiap kesempatan, Destry kerap menekankan pentingnya bauran kebijakan—memadukan suku bunga, intervensi valas, dan pengelolaan likuiditas—untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Pendekatan tersebut diyakini akan terus menjadi andalan BI selama masa transisi ini, terutama menjelang rapat dewan gubernur bulan depan yang akan memutuskan arah suku bunga acuan.

Komitmen Melanjutkan Kebijakan Pro-Stabilitas

Dalam pernyataan pertamanya sebagai Plt Gubernur, Destry menegaskan bahwa bank sentral akan tetap fokus pada mandat utama: menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh jajaran BI untuk tetap solid memonitor setiap perkembangan, baik dari sisi eksternal—seperti ketegangan geopolitik dan harga komoditas—maupun domestik, termasuk konsumsi rumah tangga dan realisasi investasi.

Digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga dipastikan tetap menjadi prioritas. Proyek Rupiah Digital dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) akan terus digulirkan agar Indonesia tidak tertinggal dalam lanskap ekonomi digital global. Komitmen ini diharapkan mampu memberikan sinyal positif bagi sektor usaha yang tengah merencanakan ekspansi dan transformasi digital.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Selain Kadin, sejumlah asosiasi industri dan ekonom juga menyambut baik penunjukkan Destry. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa pengalaman internasional Destry menjadi modal berharga di saat bank sentral global tengah melakukan pengetatan moneter. “Kami optimistis transisi ini akan mulus, karena figur Plt sudah sangat memahami lanskap kebijakan BI,” ujarnya.

Dukungan serupa mengalir dari sektor perbankan nasional yang berharap tidak ada perubahan mendadak dalam kebijakan likuiditas dan pengaturan giro wajib minimum. Dengan kepemimpinan yang kolaboratif, semua pihak meyakini bahwa Bank Indonesia akan tetap menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai ketidakpastian yang membayangi perekonomian nasional.