lidia-susanto
Tragedi peledakan gedung Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pada 1994 yang menewaskan 85 orang dan melukai ratusan lainnya tetap menjadi luka menganga dalam sejarah peradilan Argentina. Setelah lebih dari tiga dekade berlalu tanpa kepastian hukum yang tuntas, langkah hukum dramatis kini tengah diupayakan oleh sistem peradilan Argentina untuk mengadili para tersangka asal Iran dan Lebanon secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa di ruang pengadilan).
Di hadapan Kamar Federal Kasasi Pidana (Cámara Federal de Casación Penal), tim pembela umum yang mewakili kepentingan para buronan melontarkan sikap yang cukup mengejutkan. Pihak pembela menyatakan tidak menentang pelaksanaan persidangan in absentia untuk kejahatan berat tersebut. Namun, mereka mengajukan syarat mutlak berupa jaminan hak konstitusional bahwa para tersangka berhak mendapatkan persidangan ulang apabila kelak hadir di Argentina.
Tuntutan Hak Sidang Ulang dan Penyesuaian Hukum Internasional
Bekas luka mendalam akibat aksi terorisme ini menuntut penyelesaian secepatnya, tetapi proses keadilan dianggap tidak boleh merusak prinsip dasar hukum peradilan yang berlaku universal. Pengacara publik yang ditunjuk negara untuk membela para tersangka, Enrique Comellas, menegaskan bahwa hak-hak dasar terdakwa harus tetap dilindungi meskipun mereka berstatus buron dan berada di luar negeri.
“Tim pembela ini tidak menentang pelaksanaan peradilan secara in absentia, terlebih untuk peristiwa yang sangat berat ini. Namun, sistem hukum menuntut agar dalam setiap kasus, hak untuk mendapatkan persidangan baru tetap dijamin,” tegas Enrique Comellas saat menyampaikan argumentasinya di ruang sidang.
Comellas membatasi keberatan konstitusionalnya pada Pasal 431 septies Kode Etik Pidana, sebuah klausul baru yang dimasukkan melalui undang-undang peradilan in absentia. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan hukum domestik Argentina dengan standar konstitusional dan regulasi peradilan yang berlaku di Uni Eropa. Menurut pembelaan tersebut, jika para terdakwa suatu saat menyerahkan diri atau berhasil diekstradisi ke Argentina setelah divonis, mereka harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses peradilan dari awal secara langsung.
Analisis Posisi Hukum Para Pihak dalam Kasus AMIA
| Pihak Terkait | Sikap Utama | Landasan Argumen |
|---|---|---|
| Tim Pembela Terdakwa | Menyetujui sidang in absentia dengan syarat | Menuntut hak sidang ulang jika terdakwa hadir, sesuai standar Eropa. |
| Jaksa Penuntut Umum | Mendukung penuh sidang in absentia | Absennya terdakwa adalah pilihan sukarela dan tidak merusak hak pembelaan. |
| Keluarga Korban (Querellantes) | Mendesak percepatan sidang | Penantian keadilan selama 30 tahun atas kematian 85 korban jiwa. |
Perspektif Jaksa dan Kepastian Bagi Keluarga Korban
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Raúl Pleé secara tegas membela penuh konstitusionalitas undang-undang peradilan in absentia tersebut. Pleé berargumen bahwa ketidakhadiran para terdakwa di ruang sidang merupakan keputusan sukarela mereka sendiri untuk melarikan diri dari proses hukum. Oleh karena itu, langkah melangsungkan persidangan tanpa kehadiran mereka tidak melanggar hak pembelaan diri yang dijamin oleh undang-undang dasar.
Bagi para keluarga korban yang bertindak sebagai penuntut mandiri (querellantes), kepastian hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kehilangan 85 nyawa serta ratusan korban luka dalam aksi terorisme paling berdarah di tanah Argentina tersebut membutuhkan jawaban konkret. Mereka terus mendesak agar proses peradilan berlanjut tanpa penundaan teknis lebih lanjut.
Penerapan peradilan in absentia ini diharapkan menjadi terobosan hukum baru bagi Argentina dalam menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa di mana terdakwa berlindung di negara yang menolak melakukan ekstradisi. Keputusan majelis hakim Kasasi Pidana nantinya akan menentukan apakah peradilan bersejarah ini dapat segera digelar demi menuntaskan penantian panjang keadilan dan kebenaran bagi masyarakat Argentina.
Comments (0)