Bangladesh Hampir Punya Listrik Nuklir Bantuan Rusia Rp211 Triliun

Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dilanda pemadaman listrik bergilir kini bersiap menyalakan reaktor nuklir pertamanya. Itulah yang sedang terjadi di Bangladesh, tetangga dekat Indonesia di kawasan Asia Selatan. Dalam hitungan pekan, unit pertama Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Rooppur akan resmi tersambung ke jaringan listrik nasional. Peristiwa ini bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan sebuah lompatan besar bagi negara dengan lebih dari 170 juta penduduk yang selama ini bergantung pada gas alam dan batu bara.

Mengapa ini penting bagi kita? Karena Bangladesh menunjukkan bahwa negara berkembang bisa menembus apa yang disebut sebagai deep tech atau teknologi tinggi yang biasanya hanya dikuasai negara maju. Ibarat seperti seorang pemula yang langsung melompat dari sepeda ke mobil balap, Bangladesh melompat dari pembangkit listrik sederhana ke reaktor nuklir berkapasitas besar. Keberhasilan ini akan menjadi rujukan penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah mengkaji opsi energi nuklir dalam bauran energi nasional.

Proyek Ambisius Bernilai Rp211 Triliun

Proyek Rooppur bukan pekerjaan kecil. Total biaya yang dikucurkan mencapai US$ 12,8 miliar atau sekitar Rp211 triliun dengan kurs Rp16.500 per dolar. Sebagian besar pendanaan mengalir dari Rusia melalui skema pinjaman lunak yang disepakati kedua negara. Rosatom, badan energi nuklir Rusia, berperan sebagai kontraktor utama, penyedia teknologi, sekaligus pemasok bahan bakar untuk jangka panjang.

Rincian teknisnya pun mengesankan. PLTN Rooppur dirancang dengan dua unit reaktor tipe VVER-1200 generasi III+, masing-masing berkapasitas 1.200 megawatt (MW). Artinya, ketika kedua unit beroperasi penuh, total kapasitas mencapai 2.400 MW. Angka ini setara dengan sekitar 10 persen kebutuhan listrik nasional Bangladesh saat beban puncak. Reaktor VVER-1200 termasuk kategori generasi III+ yang dilengkapi sistem pendingin pasif, sehingga mampu mendinginkan diri secara otomatis meski tanpa pasokan listrik eksternal.

Lokasinya berada di distrik Pabna, sekitar 160 kilometer barat laut Ibu Kota Dhaka, tepat di tepi Sungai Padma. Sungai itu difungsikan sebagai sumber air pendingin sekaligus jalur logistik peralatan berukuran raksasa. Pembangunan fisik dimulai sejak 2017, dan kini unit pertama memasuki tahap kritis: penyalaan reaktor serta sinkronisasi dengan grid nasional.

Mengapa Bangladesh Butuh Nuklir Sekarang

Selama ini Bangladesh menghadapi dilema energi klasik. Cadangan gas alamnya terus menyusut, sementara permintaan listrik tumbuh sekitar 7 persen per tahun seiring pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 6 persen. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor gas alam cair (LNG/Liquefied Natural Gas) dengan harga mahal yang menguras devisa negara.

Di sinilah nuklir menawarkan daya tarik besar. Biaya operasional pembangkit nuklir jauh lebih murah dibanding pembangkit gas atau diesel. Satu gram uranium bisa menghasilkan energi setara beberapa ton batu bara. Dengan masa operasi reaktor yang dirancang mencapai 60 tahun, PLTN Rooppur diproyeksikan mampu menekan ketergantungan impor bahan bakar dan menstabilkan tarif listrik dalam jangka panjang.

Namun, teknologi nuklir juga membawa tantangan tersendiri. Isu keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, dan keamanan instalasi menjadi perhatian serius. Bangladesh harus membangun sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan reaktor sesuai standar Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA/International Atomic Energy Agency). Ratusan insinyur dan teknisi Bangladesh telah dikirim ke Rusia untuk menjalani pelatihan intensif selama bertahun-tahun.

Negara berkembang bukan lagi sekadar penonton dalam peta energi global. Mereka mulai menjadi pemain utama yang mengadopsi teknologi paling kompleks di dunia.

Pelajaran bagi Indonesia dan Kawasan

Bagi Indonesia, langkah Bangladesh ini menjadi cermin sekaligus tantangan. Indonesia telah lama mewacanakan PLTN, bahkan sejak era 1970-an, namun selalu tertunda karena berbagai faktor: biaya, penerimaan publik, hingga risiko gempa. Padahal, kebutuhan listrik nasional terus meningkat dan target net zero emission 2060 mendorong diversifikasi energi bersih.

Model pembiayaan Bangladesh menunjukkan bahwa kerja sama bilateral dengan negara pemilik teknologi nuklir bisa menjadi jalan pintas. Rusia, misalnya, menawarkan skema build-own-operate (BOO) atau pinjaman jangka panjang yang meringankan beban awal negara penerima. Namun, model ini juga mengundang kritik karena menciptakan ketergantungan teknologi dan geopolitik pada satu negara pemasok.

Di sisi lain, keberhasilan unit pertama ini akan menjadi ujian nyata. Jika PLTN Rooppur beroperasi lancar, kepercayaan publik terhadap energi nuklir di kawasan Asia Tenggara bisa meningkat. Sebaliknya, satu insiden kecil saja dapat memukul mundur penerimaan publik terhadap nuklir selama bertahun-tahun. Dunia, termasuk Indonesia, akan menyaksikan dengan saksama apakah Bangladesh mampu mengelola lompatan teknologinya ini secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kisah Rooppur adalah tentang keberanian sebuah negara menempuh jalur berisiko tinggi demi masa depan energinya. Bila berhasil, Bangladesh akan tercatat sebagai negara berkembang pertama di Asia Selatan yang membuktikan bahwa energi nuklir bukan mimpi eksklusif negara kaya.