AMLC Siap Buka Bukti Transaksi Rp1,8 Triliun Milik Sara Duterte

MANILA, TERDEPAN.ID — Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina (Anti-Money Laundering Council/AMLC) dijadwalkan membeberkan laporan krusial terkait rekam jejak transaksi perbankan senilai 6,7 miliar peso (setara Rp1,84 triliun). Aliran dana fantastis tersebut diduga kuat terhubung langsung dengan rekening bank milik Wakil Presiden Filipina Sara Duterte serta sang suami, Manases Carpio, dalam persidangan kasus dugaan kepemilikan harta tak wajar.

Kepastian mengenai pengajuan bukti perbankan tersebut diumumkan oleh salah satu jaksa penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, Terry Ridon, yang mewakili Bicol Saro Party-list. Ridon menegaskan bahwa laporan resmi dari otoritas intelijen keuangan negara ini akan menjadi pilar pembuktian paling solid dalam proses pemakzulan (impeachment) yang tengah membayangi orang nomor dua di Filipina tersebut.

Laporan Keuangan Krusial di Meja Pemakzulan Senat

Dalam keterangannya di hadapan awak media di Manila, Terry Ridon menjelaskan bahwa data keuangan yang dihimpun oleh AMLC mencakup rekam jejak transaksi lintas tahun yang dinilai tidak berbanding lurus dengan profil penghasilan resmi pejabat publik. Pihak penuntut meyakini dokumen tersebut akan memperjelas pola pergerakan dana mencurigakan yang selama ini dipertanyakan oleh publik maupun parlemen.

"Laporan dari AMLC akan mengonfirmasi secara gamblang rincian transaksi perbankan senilai 6,7 miliar peso yang terhubung dengan Wakil Presiden Sara Duterte dan suaminya. Ini bukan sekadar spekulasi, melainkan catatan perbankan terverifikasi yang akan dihadirkan di hadapan majelis persidangan," tegas Terry Ridon dalam konferensi pers resminya.

Kronologi dan Alur Investigasi Rekening Sara Duterte

Penyelidikan atas harta kekayaan Wakil Presiden Filipina ini melalui sejumlah tahapan investigasi berlapis sebelum akhirnya bermuara pada pengadilan Senat:

1. Temuan Awal Anggaran Kontroversial: Parlemen menemukan adanya ketidakberesan dan penggunaan dana rahasia (confidential funds) dalam jumlah besar di lingkungan kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan saat masih dipimpin Sara Duterte.
2. Pelaporan Harta Kekayaan yang Tidak Sinkron: Oposisi dan koalisi masyarakat sipil mencurigai adanya lonjakan kekayaan dalam Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi.
3. Pelibatan Otoritas Intelijen Keuangan: Parlemen secara resmi meminta AMLC memeriksa riwayat rekening bank Duterte dan Carpio untuk melacak potensi transaksi mencurigakan dan pencucian uang.
4. Penyusunan Berkas Pemakzulan: DPR Filipina merampungkan pasal-pasal dakwaan pemakzulan, memasukkan dugaan kepemilikan harta haram dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik sebagai poin utama.

Implikasi Politik dan Konsekuensi Hukum di Filipina

Kasus ini menandai babak baru dalam eskalasi ketegangan politik antara kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan faksi keluarga Duterte. Jika Senat Filipina—yang bertindak sebagai mahkamah peradilan pemakzulan—menerima dan mengesahkan temuan AMLC tersebut, Sara Duterte berisiko kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden serta menghadapi larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik di masa mendatang.

Sejauh ini, pihak Sara Duterte membantah segala tuduhan korupsi dan menyebut langkah pemakzulan tersebut bermuatan politis demi menjegal langkahnya menuju kontestasi pemilihan presiden berikutnya. Meski demikian, tim penuntut DPR optimistis data forensik perbankan yang independen dari AMLC akan mematahkan segala bentuk bantahan.