99 Daerah Tumbuh Pesat Tapi Ekonomi Indonesia Belum Merata

Bayangkan Indonesia sebagai sebuah ekosistem (sistem yang saling terhubung) raksasa dengan lebih dari 500 kabupaten dan kota yang bergerak seperti sel-sel tubuh. Sebagian sel tumbuh cepat dan sehat, sebagian lain masih tertinggal. Itulah gambaran yang muncul dari laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi nasional pada semester pertama 2026. Hasilnya mengejutkan sekaligus menggembirakan: sebanyak 99 kabupaten dan kota berhasil mencatatkan pertumbuhan di atas 6 persen — angka yang jauh melampaui rata-rata nasional. Namun di balik capaian itu, muncul pertanyaan besar: mengapa pertumbuhan ini belum mampu mengangkat ekonomi Indonesia secara keseluruhan menjadi lebih merata?

Bagi pembaca awam, angka 6 persen mungkin terdengar abstrak. Ibarat seperti seorang pelari maraton, pertumbuhan 6 persen berarti daerah tersebut berlari jauh lebih cepat daripada kecepatan rata-rata pelari lainnya. Jika ekonomi nasional tumbuh sekitar 5 persen, maka 99 daerah tadi adalah pelari-pelari yang berada di barisan terdepan. Sayangnya, dalam maraton ekonomi, kecepatan sebagian pelari tidak otomatis menyeret pelari lain yang tertinggal di belakang. Kesenjangan antarwilayah inilah yang menjadi tantangan utama pemerintah saat ini.

Mengapa Pertumbuhan Tinggi Belum Cukup?

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah umumnya didorong oleh sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, perkebunan, industri pengolahan, atau perdagangan. Ketika sebuah kabupaten memiliki tambang nikel atau sawit yang sedang booming, angka pertumbuhannya bisa melonjak drastis. Namun, kekayaan alam yang melimpah tidak selalu menciptakan efek berantai (multiplier effect) yang merata kepada seluruh masyarakat. Sering kali, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar dan pekerja terampil, sementara mayoritas warga tetap bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah.

Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif. Artinya, ekonomi tumbuh, tetapi tidak semua orang ikut merasakan manfaatnya. Dalam bahasa sederhana: kue ekonomi memang membesar, tetapi potongannya tidak dibagi secara adil. Faktor lain adalah ketimpangan infrastruktur. Daerah dengan pertumbuhan tinggi biasanya memiliki akses jalan, listrik, pelabuhan, dan internet yang memadai, sedangkan daerah tertinggal sering terkendala konektivitas yang buruk.

"Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi adalah modal awal, tetapi tanpa pemerataan investasi dan penguatan sumber daya manusia, kesenjangan akan terus melebar," ujar seorang pengamat ekonomi regional dalam sebuah diskusi publik.

Data dan Tantangan Struktural

Dari 99 daerah yang tumbuh di atas 6 persen, sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia bagian timur dan daerah-daerah penghasil komoditas. Namun, jika kita melihat peta ekonomi nasional secara keseluruhan, Pulau Jawa masih mendominasi lebih dari 55 persen produk domestik bruto (PDB) — indikator total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Artinya, pertumbuhan di daerah-daerah kecil belum cukup besar untuk mengubah struktur ekonomi nasional secara signifikan.

Ada pula tantangan struktural berupa ketergantungan pada komoditas mentah. Ketika harga global turun, daerah yang mengandalkan satu sektor bisa kehilangan momentum pertumbuhannya dengan cepat. Diversifikasi ekonomi, yaitu upaya memperbanyak jenis sektor usaha, menjadi kata kunci agar pertumbuhan tidak rapuh. Sayangnya, banyak daerah masih kesulitan mengembangkan industri hilir karena keterbatasan teknologi, modal, dan tenaga kerja terampil.

Langkah yang Dibutuhkan ke Depan

Untuk menjawab pertanyaan "kenapa belum merata", diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pertama, penguatan ekonomi daerah melalui investasi pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet cepat. Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan digital. Ketiga, insentif bagi industri hilir agar daerah tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Teknologi dan inovasi memainkan peran krusial di sini. Platform digital, misalnya, dapat menghubungkan pelaku usaha mikro di daerah terpencil dengan pasar nasional bahkan global. Algoritma machine learning (pembelajaran mesin) dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi ekonomi dan memprediksi kebutuhan investasi. Ekosistem deep tech (teknologi mendalam) seperti energi terbarukan dan pertanian presisi juga bisa menjadi motor pertumbuhan baru di daerah yang selama ini bergantung pada sektor tradisional.

Pada akhirnya, pertumbuhan 99 daerah di atas 6 persen patut diapresiasi sebagai sinyal positif. Namun, tanpa kebijakan pemerataan yang serius, angka itu hanya akan menjadi narasi bahwa sebagian Indonesia berlari cepat sementara sebagian lain masih berjalan pelan. Pemerataan bukan sekadar soal keadilan, melainkan kunci agar ekonomi nasional tumbuh berkelanjutan. Ketika semua daerah bergerak bersama, barulah Indonesia benar-benar bisa disebut sebagai negara maju yang inklusif.